Yogyakarta, 18 September 2026 – Kementerian Dalam Negeri melalui Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (BBPKA-PDN III) mendorong para pemimpin administrator dan pengawas untuk tidak sekadar menyelesaikan pekerjaan, tetapi mampu menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun Anggaran 2026 di Yogyakarta, Jumat (18/9/2026).
Sebanyak 80 peserta mengikuti pelatihan tersebut, masing-masing terdiri atas 40 peserta PKA Angkatan III dan 40 peserta PKP Angkatan II. Para peserta berasal dari berbagai instansi, antara lain BNPP RI, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Pelatihan yang dilaksanakan secara blended learning mulai 14 Agustus hingga 11 Desember 2026 ini bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan aparatur yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahan pembukaan, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Dr. Andi Ony, menekankan bahwa kepemimpinan tidak harus menunggu seseorang menduduki jabatan yang lebih tinggi. Kepemimpinan dapat dimulai dari posisi yang sedang dijalankan, kewenangan yang dimiliki, serta persoalan yang paling dekat dengan lingkungan kerja.
“Jangan menunggu menjadi pejabat yang lebih tinggi untuk mulai memimpin.”
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata tentang seberapa besar kewenangan yang dimiliki, tetapi tentang keberanian mengambil tanggung jawab dan menginisiasi perubahan. Setiap aparatur, sesuai peran dan kewenangannya, memiliki ruang untuk memperbaiki proses kerja,menggerakkan orang lain, dan memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.
Dorongan tersebut menjadi semakin relevan di tengah dinamika pemerintahan yang menghadapi perubahan cepat, ketidakpastian, kompleksitas persoalan, serta situasi yang tidak selalu mudah dipahami. Dalam materi pembelajaran, kondisi tersebut digambarkan melalui kerangka VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) serta BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, dan Incomprehensible).
Menghadapi kondisi tersebut, pemimpin dituntut tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan rutin, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melihat ke depan, menggerakkan orang lain, dan menghasilkan perubahan. Pemimpin perlu mampu membaca kemungkinan yang akan terjadi, membangun kolaborasi dan kepercayaan dalam tim, sekaligus memastikan bahwa kepemimpinan yang dijalankan menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan.
Sejalan dengan itu, ukuran keberhasilan pemerintahan juga perlu mengalami pergeseran. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari berapa banyak rapat yang dilakukan, surat yang diselesaikan, kegiatan yang dilaksanakan, atau anggaran yang terserap. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa hasil pekerjaan pemerintah bagi masyarakat.
Paradigma tersebut mendorong pergeseran dari sekadar melihat activity dan output menuju outcome dan impact. Kegiatan memang perlu dilaksanakan dan keluaran perlu dihasilkan, tetapi proses tersebut tidak menjadi titik akhir. Keberhasilan yang lebih bermakna terlihat ketika masalah dapat diselesaikan, pelayanan menjadi lebih baik, terjadi perubahan, dan masyarakat merasakan manfaatnya.
Karena itu, peserta didorong untuk melihat kembali pekerjaan di unit kerja masing-masing melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana namun substantif: apakah pelayanan menjadi lebih cepat, apakah proses menjadi lebih sederhana, apakah koordinasi menjadi lebih baik, apakah pegawai menjadi lebih produktif, dan apakah masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat.
Dalam konteks pembelajaran kepemimpinan, peserta juga diajak mengubah cara pandang dari “Apa yang harus saya pelajari?” menjadi “Masalah apa yang harus saya selesaikan?”. Perubahan cara pandang tersebut menempatkan pelatihan bukan hanya sebagai ruang untuk memperoleh pengetahuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai ruang untuk mengidentifikasi persoalan nyata dan merancang perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Peserta pun didorong untuk berani keluar dari comfort zone, termasuk berani mempertanyakan pola kerja yang selama ini dianggap biasa. Sebab, kebiasaan “sudah biasa seperti itu” dapat menjadi penghambat ketika pola lama tidak lagi mampu menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat yang terus berubah.
Melalui PKA Angkatan III dan PKP Angkatan II Tahun Anggaran 2026, BBPKA-PDN III berharap proses pembelajaran tidak berhenti ketika peserta menyelesaikan pelatihan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dibawa kembali ke unit kerja dan diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperbaiki proses, menyelesaikan persoalan, meningkatkan pelayanan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang seberapa besar kewenangan yang dimiliki, melainkan seberapa besar tanggung jawab yang berani diambil untuk menghasilkan perubahan. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan tumbuh menjadi pemimpin yang adaptif, analitis, kolaboratif, resilien, empatik, mampu berpikir sistem, dan terus belajar dalam menghadapi dinamika pemerintahan.
Tim Media dan Publikasi
BBPK Jogja
Website : bbpkgjogja.kemendagri.go.id
IG : @bbpkjogja
Youtube : BBPK Jogja Official
Galeri Gambar
