Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA PDN) III Yogyakarta resmi membuka Pelatihan Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah dan Pelatihan Evaluasi SAKIP bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Gresik. Kegiatan diklat yang dilaksanakan secara klasikal ini dibuka secara resmi oleh Kepala BBPKA-PDN III yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tm Sinkronisasi, pada hari Senin, 8 Juni 2026, bertempat di Kampus BBPKA-PDN III Yogyakarta.
Pelatihan ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala BBPKA-PDN III Nomor 800.2.4-46 dan 800.2.4-47 Tahun 2026, yang merujuk pada Surat Izin Prinsip dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.2.1/3572/ BPSDM tertanggal 25 Mei 2026. Sebanyak 52 orang aparatur sipil negara (ASN) dari jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik terdaftar sebagai peserta aktif yang akan menjalani program intensif ini selama 5 (lima) hari pelatihan, atau setara dengan 50 Jam Pelajaran (JP).
Dalam laporan pembukaannya, Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi II, menyampaikan bahwa program ini dirancang secara khusus untuk meningkatkan kapasitas serta profesionalisme aparatur daerah. Fokus utama pelatihan adalah memberikan pemahaman mendalam yang komprehensif agar aparatur mampu menyusun, mengukur, dan melaporkan kinerja instansi secara transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata (outcome).
Dalam sambutan Pembukaan di tekankan bahwa di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah wajib membuktikan hasil nyata dari setiap kebijakan, program, dan penyerapan anggaran yang dilaksanakan. SAKIP hadir bukan sebagai beban administrasi tahunan, melainkan sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil secara akurat. rantai perencanaan,
“Esensi sejati dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang fokus pada hasil, bukan sekadar sibuk pada rutinitas proses. Kita ingin memastikan anggaran yang dikeluarkan melahirkan nilai tambah yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar habis terserap. Momentum ini juga bertujuan untuk mendorong seluruh evaluator dan jajaran perangkat daerah Kabupaten Gresik untuk melakukan evaluasi secara objektif, independen, dan konstruktif”.
Guna memberikan kualitas transfer pengetahuan yang optimal, BBPKA-PDN III menghadirkan tim pengajar dan fasilitator kompeten dari berbagai instansi ahli. Narasumber pelatihan ini berasal dari BPSDM Kemendagri, Kementerian PANRB, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY, di samping ceramah strategis yang dibawakan langsung oleh pejabat representatif dari pemerintah pusat dan daerah.
Melalui perumusan rekomendasi kertas kerja yang tajam dan solutif, kegiatan ini di harapkan menjadi katalisator utama dalam mendorong lompatan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan di Kabupaten Gresik, seklaigus mematangkan kesiapan SDM aparatur menuju tata kelola pemerintah kelas dunia dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.
Tim Media dan Publikasi
BBPK Jogja
Website : bbpkgjogja.kemendagri.go.id
IG : @bbpkjogja
Youtube : BBPK Jogja Official
Galeri Gambar
