Yogyakarta, 28 Agustus 2026
Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (BBPKA-PDN III) Yogyakarta resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2026. Pelatihan ini diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur agar lebih adaptif menghadapi perubahan lingkungan strategis serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembukaan diawali dengan laporan Kepala BBPKA-PDN III, M. Weli Septiya Putra, S.E., M.Si., Ak., CA., terkait pelaksanaan kegiatan yang diikuti 80 peserta, terdiri atas 40 peserta PKA Angkatan II dan 40 peserta PKP Angkatan I. Selanjutnya, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si., memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Dalam arahannya, Andi Ony menegaskan bahwa perkembangan menuju Society 5.0 atau super smart society menuntut perubahan pola pikir aparatur dan cara pemerintah bekerja. Menurutnya, masyarakat semakin cepat beradaptasi dengan teknologi sehingga pemerintah juga harus mampu bekerja lebih cepat, cerdas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kalau kita tidak berubah, kapan lagi kita mengikuti perubahan. Kita harus datang ke tempat ini untuk mendapatkan kompetensi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan kompetensi tidak cukup hanya dengan mengikuti pelatihan atau memperoleh sertifikat. Kompetensi aparatur harus tercermin dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mampu mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan publik yang lebih baik.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari banyaknya aktivitas yang dilakukan, tetapi dari manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ASN dituntut untuk memahami tugas dan fungsi, menguasai regulasi, serta mampu menerapkannya secara tepat dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Andi Ony juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju melalui bonus demografi, wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu menjawab berbagai tantangan pemerintahan daerah, seperti kesenjangan kapasitas, kesenjangan pendanaan, dan ketidakmandirian fiskal.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar organisasi. Berbagai persoalan pembangunan, seperti inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat diselesaikan secara parsial sehingga membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas organisasi.
“Jangan sampai organisasi menjadi silo. Kita berkolaborasi sesuai dengan fokus masing-masing, tetapi tetap bersatu,” tegasnya.
Melalui penyelenggaraan PKA Angkatan II dan PKP Angkatan I Tahun 2026, peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Kompetensi yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan di lingkungan kerja untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tim Media dan Publikasi
BBPK Jogja
Website : bbpkgjogja.kemendagri.go.id
IG : @bbpkjogja
Youtube : BBPK Jogja Official
Galeri Gambar
