Yogyakarta, 27 Oktober 2026 – Kementerian Dalam Negeri melalui BBPKA-PDN III Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan Evaluasi SAKIP Berbasis Risiko untuk Penguatan Pengawasan Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2026 bagi 25 peserta dari Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Pelatihan dilaksanakan secara klasikal pada 27–30 Oktober 2026 dengan total pembelajaran sebanyak 39 jam pelajaran (JP).
Kepala BBPKA-PDN III, M. Weli Septiya Putra, M.Si., menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran dan terlaksananya kegiatan. Program pemerintah harus mampu menjawab persoalan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu menghubungkan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pemanfaatan informasi kinerja. Pendekatan berbasis risiko memperkuat proses tersebut dengan memprioritaskan tujuan dan proses yang memiliki risiko tinggi terhadap pencapaian sasaran.
Evaluasi tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga menilai relevansi tujuan, kejelasan indikator, kewajaran target, ketepatan pengukuran, keandalan bukti, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan. Evaluator juga perlu memahami risiko secara substantif: mengapa kegiatan harus dilaksanakan, risiko apa yang dikelola, dan apa konsekuensinya jika kegiatan tidak berjalan.
Dalam penguatan pengawasan intern, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan berperan sebagai mitra strategis sekaligus sistem peringatan dini (early warning system) bagi pimpinan daerah. APIP perlu memastikan program dirancang dengan mempertimbangkan risiko, memiliki arah yang jelas, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.
Pelatihan ini terdiri atas tujuh mata pelatihan dengan tenaga pengajar dari BBPKA-PDN III, BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PANRB. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi risiko pencapaian kinerja, menguji kesesuaian tujuan, sasaran, indikator, target, dan bukti, serta menyusun rekomendasi berbasis akar masalah yang dilengkapi rencana tindak lanjut terukur.
Melalui pelatihan ini, BBPKA-PDN III mendorong penguatan kapasitas APIP agar evaluasi SAKIP tidak berhenti pada penilaian administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. Keberhasilan kinerja harus dibuktikan melalui hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kegiatan yang terlaksana atau anggaran yang terserap. Dengan evaluasi berbasis risiko yang objektif dan berbukti, APIP diharapkan mampu membantu pimpinan daerah mengambil keputusan yang lebih tepat, mengelola risiko secara lebih baik, dan memastikan program pemerintah benar-benar menyelesaikan masalah publik.
Tim Media & Publikasi
BBPKA-PDN III
Website : bbpkjogja.kemendagri.go.id
IG : @bbpkjogja
Youtube : BBPK Jogja Official
Galeri Gambar




