Yogyakarta, 17 November 2026 – Kementerian Dalam Negeri melalui Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) III Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 bagi 25 peserta dari Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Pelatihan dilaksanakan secara klasikal pada 17-20 November 2026 dengan total pembelajaran sebanyak 40 jam pelajaran (JP).
Kepala BBPKA-PDN III, M. Weli Septiya Putra, M.Si., menekankan bahwa pengaduan masyarakat bukan sekadar berkas yang dicatat dan ditutup di dalam aplikasi. Setiap laporan mencerminkan pengalaman warga dalam mengakses pelayanan publik. Karena itu, keberhasilan pengelolaan pengaduan harus dinilai dari ketepatan respons, kejelasan tindak lanjut, penyelesaian substansi persoalan, dan perbaikan layanan yang dihasilkan.
Pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023. Perkembangan regulasi nasional juga menjadi perhatian, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2026 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang memperkuat pengaturan kelembagaan, mekanisme pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan, serta integrasi sistem informasi pengaduan.
Pemanfaatan SP4N-LAPOR! dan kanal resmi pengaduan diharapkan mempercepat penanganan serta memudahkan penelusuran laporan. Namun, teknologi harus didukung petugas yang kompeten, pembagian kewenangan yang jelas, verifikasi yang cermat, disposisi yang tepat, dan komunikasi yang empatik. Kerahasiaan identitas serta perlindungan data pelapor juga harus dijaga, dengan layanan yang tetap dapat diakses kelompok rentan dan warga yang memiliki keterbatasan akses digital.
Kepala BBPKA-PDN III juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan data pengaduan sebagai sistem peringatan dini. Keluhan yang berulang dapat menunjukkan masalah pada standar pelayanan atau koordinasi lintas perangkat daerah. Analisis pengaduan karena itu perlu menjadi dasar perbaikan prosedur, pencegahan masalah berulang, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan.
Pelatihan ini terdiri atas 12 mata pelatihan dan menghadirkan narasumber dari Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan BBPKA-PDN III. Materi mencakup kebijakan dan kelembagaan pengaduan, penggunaan kanal resmi, komunikasi layanan, perlindungan data pelapor, serta analisis hasil pengaduan. Pembelajaran dilaksanakan melalui paparan interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, praktik, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan alur penanganan pengaduan yang tertib dan terdokumentasi, menyusun tanggapan dan matriks tindak lanjut, serta merumuskan perbaikan layanan berdasarkan temuan pengaduan. Kepala BBPKA-PDN III menitipkan tiga pesan: tangani setiap laporan dengan empati dan objektivitas, perkuat kolaborasi antarperangkat daerah, dan pastikan hasil pembelajaran diterjemahkan menjadi tindak lanjut nyata bagi masyarakat.
Tim Media & Publikasi
BBPKA-PDN III
Website : bbpkjogja.kemendagri.go.id
IG : @bbpkjogja
Youtube : BBPK Jogja Official
Galeri Gambar




