Yogyakarta, Selasa 10 November 2026
Kementerian Dalam Negeri melalui BBPKA PDN III menyelenggarakan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Angkatan 1 dan 2 pada 10–11 November 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 68 peserta dari Pemerintah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan masing-masing angkatan berjumlah 34 peserta.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat kapasitas pengurus dan pengelola barang milik daerah. Selain sebagai sarana penyegaran pengetahuan (refreshment), Bimtek ini juga menjadi forum diskusi dan pertukaran pengalaman (brainstorming) untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan aset daerah.
Dalam sambutannya, Kepala BBPKA-PDN III Yogyakarta menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada seluruh peserta dari Pemerintah Kota Batu. Beliau menekankan bahwa pengelolaan BMD memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan efektif.
Pengelolaan BMD tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan inventarisasi aset, tetapi juga mencakup seluruh siklus pengelolaan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pencatatan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, hingga pelaporan. Seluruh tahapan tersebut perlu dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa aset pemerintah daerah perlu dipandang sebagai sumber daya yang memiliki potensi nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi aset yang belum dimanfaatkan secara optimal (idle assets) dan mendorong pemanfaatannya melalui mekanisme yang sesuai, seperti sewa, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG).
Optimalisasi pemanfaatan aset tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah dan keberlanjutan pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diingatkan bahwa aset pemerintah tidak hanya berbentuk fisik (tangible assets), tetapi juga mencakup aset tidak berwujud (intangible assets). Salah satu contohnya adalah Mars Pemerintahan Dalam Negeri yang menjadi bagian dari identitas dan aset tidak berwujud Kementerian Dalam Negeri.
Dari sisi pengembangan kompetensi, penyelenggaraan Bimtek ini menegaskan pentingnya penyusunan kurikulum pelatihan yang berbasis analisis kebutuhan kompetensi pemerintah daerah. Dengan pendekatan tersebut, materi pembelajaran diharapkan lebih tepat sasaran, relevan, dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Melalui kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, para peserta diharapkan aktif berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menggali solusi atas berbagai permasalahan pengelolaan BMD bersama narasumber dan peserta dari perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Penyelenggaraan Bimtek ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin profesional, akuntabel, dan produktif, sehingga aset daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tim Media & Publikasi
BBPKA-PDN III
Website : bbpkjogja.kemendagri.go.id
IG : @bbpkjogja
Youtube : BBPK Jogja Official
Galeri Gambar




